Menlu Retno: Indonesia Tolak Penimbunan dan Nasionalisme Vaksin
“Hampir 1 dari 4 orang penduduk di negara berpendapatan tinggi telah divaksin, sedangkan di negara berpenghasilan rendah baru 1 dari 500 orang yang sudah divaksin. Seluruh negara harus bersatu menolak penimbunan dan nasionalisme vaksin. Politisasi vaksin juga harus dihilangkan, karena berpotensi menyebabkan perpecahan geopolitik” tegas Menlu Retno Marsudi pada pertemuan Facility bertajuk “Investment Opportunity” yang digelar secara virtual pada tanggal 15 April 2021.
Pertemuan dihadiri Kepala Negara, Pejabat Tinggi Negara, Organisasi Internasional, dan Perusahaan-perusahaan besar di bidang farmasi tersebut bertujuan untuk menggalang dana untuk memenuhi kebutuhan vaksin global yang dikoordinasikan oleh COVAX Facility. Untuk memenuhi target penyediaan 1,8 miliar dosis vaksin di tahun 2021, masih dibutuhkan tambahan dana setidaknya USD 2 miliar.
Menlu RI dalam sambutannya juga menyampaikan apresiasi atas telah dikirimnya 38 juta vaksin ke 100 negara di 6 benua melalui skema Covax Facility. Ini menjadi bukti bahwa multilateralisme dapat membuahkan hasil yang konkrit. Namun perjuangan belum akhir bagi seluruh negara untuk secara bersama melawan pandemi ini.
“COVAX Facility memerlukan dukungan dari kita semua, dan setiap negara bertanggung jawab untuk memastikan akses yang setara terhadap vaksin. Setiap pihak harus lebih berani berkomitmen dan beraksi untuk memastikan terlaksananya produksi dan distribusi vaksin secara tepat waktu, serta peningkatan skala produksi vaksin. Ini bukan sekadar kewajiban moral, tapi sebuah kepentingan bersama untuk memastikan semua orang aman. Solidaritas global harus dikedepankan” imbuh Menlu Retno.
Pertemuan tersebut telah membuahkan hasil konkret berupa komitmen pendanaan hampir mencapai USD 400 juta dari Swedia, Norwegia, Belanda, Liechtenstein, Portugal, Jerman, dan Bill and Melinda Gates Foundation. Kampanye penggalangan dana ini akan terus dilakukan, antara lain melalui pertemuan GAVI COVAX AMC Summit yang akan digelar di Jepang pada bulan Juni 2021, dipimpin oleh Perdana Menteri Jepang, Yoshihide Suga.
