Menlu Retno Marsudi Serukan “Kepemimpinan Tanpa Hegemoni” di Sidang Majelis Umum PBB ke-79

Indonesia mendorong negara-negara anggota PBB untuk mengakui negara Palestina, sebagai investasi untuk dunia yang lebih damai dan adil. Demikian disampaikan Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi pada Debat Umum High-Level Week Sidang Majelis Umum PBB ke-79 pada hari Sabtu (28/9).

Menlu RI juga mendorong negara-negara Anggota Tetap Dewan Keamanan PBB untuk mengambil tindakan konkret menghentikan pelanggaran hukum internasional oleh Israel dan kekebalan Israel dari hukum tersebut. “Mandat DK PBB adalah untuk menciptakan perdamaian, bukan melanggengkan perang atau bahkan mendukung pelaku perang itu sendiri,” ujar Menlu RI.

Lebih lanjut, Menlu RI mendorong kepemimpinan tanpa hegemoni, yaitu suatu kepemimpinan global yang nyata dan memandu tindakan bersama dengan mendengarkan kepentingan semua pihak, memajukan kolaborasi dan harapan.Dalam hal ini, Menlu Retno Marsudi mengusulkan tiga prioritas kunci.

Pertama, memajukan perdamaian melalui perdamaian yang inklusif.Kedua, memastikan masa depan yang berketahanan dengan tercapainya kesejahteraan bersama.Ketiga, membangun jembatan guna memastikan kolaborasi global.

Ketiga hal ini telah dilaksanaan Indonesia melalui kiprah di dunia internasional. Sejarah membuktikan bahwa Indonesia selalu menyuarakan kepentingan negara- negara Global South, antara lain melalui penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955.

Selama 10 tahun terakhir, Indonesia telah menunjukkan kepemimpinan yang solutif dalam merespon permasalahan global. Saat pandemi Covid-19, Indonesia telah memimpin pembentukan Pandemic Fund dan mengetuai COVAX AMC Engagement Group untuk memastikan akses yang setara bagi semua negara untuk memperoleh vaksin.

“Selain itu, Presidensi Indonesia di G-20 pada tahun 2022 berhasil menjembatani perbedaan kepentingan yang tajam di antara beberapa negara anggota akibat situasi geopolitik saat itu,” ujar Menlu.

Menlu RI tegaskan komitmen Indonesia untuk berkontribusi terhadap perdamaian dunia, termasuk dengan melibatkan partisipasi perempuan. Indonesia mendorong pemberdayaan Perempuan, termasuk dengan mendorong akses setara bagi perempuan di seluruh dunia, termasuk di Afghanistan, terhadap pendidikan. “Pemberdayaan perempuan akan mendorong perdamaian dan kesejahteraan,” pungkas Menlu RI.