Opini Diaspora Indonesia di LN Menyikapi Pemerintahan Prabowo-Gibran: KKN, Pendidikan, Perekonomian dan HAM jadi Sorotan

Pemerintahan baru Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto sebagai presiden dan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden telah menjadi sorotan luas, termasuk di kalangan diaspora Indonesia di luar negeri.

Bagi banyak diaspora, kebijakan dan arah pemerintahan yang diusung oleh duet pemimpin ini memunculkan beragam tanggapan dan opini. Sebagian diaspora melihat adanya harapan baru untuk kemajuan ekonomi dan stabilitas politik, sementara yang lain merasa khawatir akan tantangan yang mungkin muncul terkait hak asasi manusia dan kebebasan sipil. Perspektif dari luar negeri ini memberikan sudut pandang yang unik dan penting dalam menilai bagaimana pemerintahan baru tersebut akan berdampak, tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga di mata dunia internasional.

Surat Dunia mewawancarai beberapa diaspora Indonesia dari berbagai negara dengan latar belakang masing-masing berbeda. Berikut opini-opini dari para diaspora Indonesia di berbagai negara.

Opini Trigo Neo Starden Chairman UK Media Director Indonesia Diaspora Network United.

Sebagai diasporian yang sudah lebih dari 40 tahun tinggal diluar negeri, USA, Jerman, sekarang Inggris, saya menilai semua pergantian pemerintahan selalu di sisi yang untuk lebih baik. Kita sudah mengalami pergantian presiden dari jaman Order Baru ke Indonesia Maju dan terus terang tidak ada yang di takutkan. Saya kira sebagai diasporian malah justru harus memberikan peluang bagi pemerintahan baru untuk berkembang kalau tidak bisa membantu ya paling tidak jangan demo demo kritik yang menimpangkan usaha-usaha pembangunan pemerintah baru. Justru kritik kita sangat dihargai makanya harus hati hati malah nanti menghancurkan kemajuan negara sendiri.

Kita sudah dijajah Belanda 350 tahun, Inggris 4 tahunan dan bangsa sendiri 78 tahun dengan semua so call corruptions, tapi toh masih berkembang dan bahkan semua pembangunan masih berjalan, saat ini sudah sangat berkembang jauh dari saat saya meninggalkan Indonesia 40 tahun yang lalu.

Mari bangun bersama dan dukung siapapun pemerintahan toh akan berganti lagi 5 tahun kedepan. Saya pribadi sebagai diaspora Indonesia akan selalu membantu rakyat Indonesia makmur sesuai sila ke lima. Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Opini Evi Yuliana Siregar. Dosen di El Colegio di Mexico.

Pertama, saya selalu melihat sebuah pergantian (yang juga bermakna perubahan) sebagai sebuah proses alami. Ada awal, pasti ada akhir. Semua hal di atas bumi ini harus berganti, harus berubah, setiap satu kurun waktu tertentu. Begitu juga dengan politik, harus berganti. Kebayang enggak kalau dia-dia terus selama 30 tahun. Itu tidak sehat, dari sudut apapun. Ini berarti bahwa saya gembira atas adanya pergantian pemerintahan. Berarti bahwa negara ini hidup dan dinamis.

Sekarang, kalau ditanya apakah suka dengan pemerintahan baru, dalam konteks ini merujuk pada kepala pemerintahannya, saya tidak bisa mengatakan suka atau tidak suka. Karena, yang harus kita semua lakukan adalah menerima siapapun yang menjadi pemimpin. Kan semua itu terjadi lewat sebuah proses yang demokratis. Mayoritas orang memilihnya. Maka, kita semua harus menerimanya sebagai sebuah konsekuensi demokrasi. Begitulah adanya.

Kembali ke soal perubahan. Kalau kita bandingkan Indonesia sebelum tahun 2000 dengan Indonesia sesudah tahun 2000, ada banyak hal yang berubah; bahkan, saya melihat bahwa ada perubahan paradigma (sosial, politik, ekonomi, pemerintahan, dsb). Perubahan itu berjalan ke arah positif, ke arah perbaikan. Mulai dari tahun 2000 Indonesia berjalan ke arah yang baik. Ada banyak kemajuan dan ini membuat saya bangga. Kalau secara makro (di tataran makro) ada perubahan paradigma yang menuju ke arah perbaikan, berarti secara mikro (di tataran mikro) juga terjadi perubahan paradigma yang sama. Artinya, baik masyarakat Indonesia maupun individunya sama-sama berubah, munuju ke arah yang baik. Saya yakin dengan logika ini. Contoh nyata, misalnya, saya sesudah tahun 2000 lebih baik daripada saya sebelum tahun 2000. Mungkin ini terlihat subjetif, tapi kan di sini saya berkata jujur. Jadi, kalau saya mengalami perubahan ke arah yang baik, orang lain pasti mengalaminya juga.

Kembali ke pertanyaan awal, bagaimana saya melihat pemerintahan baru? Pertama, saya melihat Presiden baru kita sebagai seorang politikus yang mengalami perubahan ke arah yang baik. Wakil Presiden kita mungkin terlalu muda bagi kebiasaan kita. Tapi, jangan lupa bahwa populasi Indonesia didominasi oleh kelompok muda. Jadi, secara teori pasangan presiden dan wakilnya merupakan perpaduan yang baik. Mudah-mudahan demikian. Terhadap para calon menterinya, saya melihat di FB banyak juga yang protes, karena terlalu banyak. Memang sih kalau kebanyakan orang, alih-alih semua kerjaan cepet beres, bisa-bisa riweh ya. Tapi, saya yakin Presiden kita yang baru melihat banyak hal yang kita, orang awan, tidak bisa lihat.

Kita tahu bahwa kesuksesan sebuah pemerintahan bukan hanya tergantung pada presidennya, tetapi juga menteri-menterinya. Mereka harus memiliki kapasitas dan komitmen yang tinggi dalam menjalankan pemerintahan. Untuk para calon menterinya, saya melihat setiap orang memiliki kompetensi, karena memiliki pendidikan yang baik. Satu hal saja yang harus digarisbawahi, untuk kasusnya Bahlil Lahadalia, yang lagi heboh saat ini. Dengan gelar doktor yang hanya didapatnya dalam 1,5 tahun, dia bisa jadi menteri, tapi nggak bisa jadi ahli (akademisi).

Jadi, secara umum dapat saya katakan bahwa saya melihat pemerintahan baru sebagai pemerintahan yang baik. Selain memiliki kompetensi, memiliki dukungan yang cukup tinggi di DPR. Dukungan ini sangat krusial dalam menjalankan pemerintahan. Kalau tidak, semua rencana akan terbengkalai dan pemerintahan tidak akan berjalan.

Saya berharap pemerintah baru akan terus memperbaiki apa yang telah dicapai Indonesia dalam 10-15 tahun terakhir. Indonesia dalam 5 tahun ke depan akan mengalami lebih banyak perbaikan lagi, menjadi negara yang lebih kuat, bermartabat, dan dikagumi seluruh dunia.

Harapan saya di bawah pimpinan pemerintahan baru ini, sistem transportasi harus lebih baik lagi, karena akan mendorong ekonomi. Fasilitas kesehatan harus diperbaiki dan menjangkau daerah-daerah terpencil. Pendidikan harus inklusif, karena semua orang memiliki hak yang sama. Universitas bukan hanya untuk kelompok menengah ke atas. Pendidikan harus menjadi prioritas dan pemerintah harus memberikan perhatian yang besar. Singapur menjadi negara yang kuat, karena kebijakan pemerintahnya diawali dari perbaikan pendidikan rakyatnya. Negara-negara raksasa seperti Cina, India juga demikian. Mudah-mudahan pemerintah baru melihat hal-hal itu.

Opini Artha Julie Nava. Penulis dan pelatih personal branding di AS.

Kalau menurut saya pribadi pemerintahan yang baru ini ya kita tinggalkan dululah yang ideal karena kita semuanya tahu bagaimana prosesnya dan kita tidak bisa berharap dari sesuatu yang tidak smooth (mulus). Tapi sebagai orang yang memiliki optimis tinggi saya merasa adanya harapan yang bagus di pemerintah yang baru ini. Mengapa? Karena bila kita melihat latar belakang Presiden Prabowo yang memiliki pengalaman dibidang politik lebih lama istilahnya tahu benar asam garamnya dibandingkan pemerintahan sebelumnya sehingga ada harapan perubahan yang positif meskipun proses pemilihannya dalam kacamata kita masih belum idéal tapi ya sekarang sudah terbentuk jadi untuk saat ini kita dukung saja terlebih dahulu.

Harapan saya untuk pemerintah baru ini adalah fokus kepada kesejahteraan rakyat, bagi saya ini sangat penting. Karena kita melihat dengan jelas perekonomian rakyat saat ini porak porandakan, dukungan kepada UMKM dan perlindungan terhadap ekonomi lokal juga menurun. Dan ini menjadi PR penting bagi pemerintah baru.

Yang kedua menjadi harapan saya adalah masalah brain drain, bukan rahasia lagi persoalan orang-orang pintar atau yang memiliki kapasitas tinggi untuk memajukan Indonesia sulit mendapatkan tempat di negaranya sendiri. Sehingga mereka akhirnya memilih untuk bekerja di luar negeri karena lebih dihargai kemampuannya. Ini sangat disayangkan karena justru mereka yang memiliki brain atau human capital merupakan kaum intelektual, ilmuwan, cendikiawan yang hengkang dari negerinya sendiri dan menetap di luar negeri yang harusnya bisa menjadi sumber daya manusia tidak bisa berkontribusi di negaranya sendiri dikarenakan halangan-halangan yang disengaja. Ini sangat merugikan Indonesia karena ada potensi aset SDM terbaiknya yang hilang. Kalau kita lihat negara Vietnam atau Cina misalnya, mereka justru semakin maju dikarenakan salah satunya adalah dengan mengandalkan para brain ini untuk kembali ke negaranya memajukan perekonomian salah satunya. Sayang kan negara Indonesia yang begitu besar hanya dikenal sebagai besarnya saja secara geografi namun sumber daya manusianya selalu tertinggal.

Opini Dewi Hadin Waterman. Wirausaha di Prancis.

Saya melihat pemerintahan baru ini masih sarat intrik politik, jadi saya masih skeptis sebelum melihat sendiri kinerjanya.

Harapan saya semoga Presiden yang dilantik kebijakan-kebijakannya pro rakyat dan mengedepankan sila ke 5 Pancasila. Kurangi angka kemiskinan bukan hanya dengan bansos tapi dengan membuka lapangan kerja, menurunkan pajak yang memberatkan masyarakat dan pelaku usaha, menyempurnakan sistem social security, dan menyelamatkan lingkungan hidup demi mata pencaharian rakyat. Reformasi hukum dan tindak tegas koruptor.

Opini Miranti Hirschmann. Jurnalis TV Nasional di Jerman.

Pelantikan Prabowo Subianto sebagai Presiden RI ke-8 pada 20 Oktober 2024 menandai hari bersejarah yang penuh kejutan. Dari penampilan gedung DPR-MPR yang dihiasi tanaman tropis hingga kedatangan tamu penting seperti Presiden Timor Leste, Xanana Gusmao, acara ini menunjukkan simbolisme mendalam. Pidato perdana Prabowo mengangkat isu penting seperti swasembada pangan dan energi, pemberantasan korupsi, serta dukungan kuat terhadap Palestina. Yang tak kalah mengejutkan adalah pengumuman kabinet “Merah Putih” hanya beberapa jam setelah pelantikan, dengan susunan yang penuh wajah baru dan perubahan besar dalam struktur kementerian.

Namun, banyak pertanyaan muncul terkait kesiapan pemerintahan baru ini. Apakah kabinet yang terbentuk akan mampu menyelesaikan berbagai permasalahan nasional? Waktu akan membuktikan bagaimana Prabowo dan kabinetnya memimpin Indonesia ke arah yang diharapkan rakyat. Semoga pemerintahan ini membawa keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan yang dijanjikan.

Opini Lucky Asikin, Software Architect di Swiss.

Prabowo memberikan pembekalan (pembentukan paradigma) kepada calon menterinya di Hambalang, yang merupakan tradisi bagus dari beliau. Temanya adalah “menyeberangkan Indonesia ke arah dunia baru dengan menghitung keadaan di tingkat global dan nasional.” Kita bisa membayangkan jenis kebijakan apa yang akan ditawarkan dan dijalankan kepada publik Indonesia. Berdasarkan pembicara yang diundang ke Hambalang, secara umum ada upaya membaca dunia di masa depan dan menguji apakah daya tahan ekonomi, pangan, dan ketersediaan lapangan pekerjaan bisa berkompetisi dengan negara-negara tetangga. Mungkin Prabowo ingin mendapatkan semua perspektif untuk menghasilkan paradigma pemerintahan baru yang harus mempertimbangkan perspektif neoliberalisme dalam ekonomi, sosialisme dalam kebijakan, atau realisme dalam politik internasional. Arah kebijakan pemerintahan Prabowo bisa dibaca dalam kurikulum pembekalan itu sendiri.

Pendidikan harus dihasilkan mulai dari usia yang paling mungkin diintervensi, yang dirancang untuk perkembangan diri supaya bisa bertahan di dunia yang penuh dengan disrupsi. Di sini, pembicara berupaya memberikan nasihat kepada kabinet yang akan datang untuk mengutamakan pendidikan. Ada kemungkinan Prabowo ingin mengubah pendidikan ke arah yang lebih baik. Kecepatan berpikir dan intelegensi ada pada radar Pak Prabowo.

Global security yang bergejolak. Prabowo mengundang pembicara pakar politik internasional yang perspektifnya realis (sedangkan Indonesia tidak punya kemampuan menggertak negara tetangga). Kemungkinan great war di Asia sudah dideteksi oleh Prabowo. Prabowo sedang mencari strategi apakah Indonesia akan terlibat dalam negosiasi damai atau harus siap jika terpaksa bergabung dalam proxy war dengan satu atau dua superpower. Pembekalan di Hambalang adalah cara baru persiapan memimpin dengan paradigma bersifat pengendalian (perspektifnya dimulai dari pembekalan lalu kebijakan akan dihitung berdasarkan arah pembekalan itu). Apakah Indonesia akan masuk ke dalam suatu proxy superpower, apakah ekonomi Indonesia disusun mengarah kepada liberalisme, apakah konsep-konsep lingkungan hidup dalam upaya mempertahankan proses sustainability ini sustainable?

Yang menjadi pertanyaan adalah apakah Gibran dan kabinet Prabowo mampu menyerap pemikiran yang pembahasannya radikal, disruptif, dan sangat berat itu. Apakah bisa diserap sedalam-dalamnya oleh para calon menteri Prabowo, terutama yang datang dari kalangan artis, selebritis, dan wakil presiden Gibran. Permasalahan yang harus dihadapi Prabowo dan kabinetnya adalah apakah dengan postur kabinet gemuk bisa solid bekerja, lebih lincah dan cepat ke depannya mengeksekusi berbagai macam masalah yang ada di dalam dan luar negeri tanpa terhambat karena hubungan antara kelembagaan dan departemen yang lain. Hal seperti ini biasanya menjadi hambatan koordinasi antara lembaga, belum lagi anggaran yang harus dikeluarkan bertambah besar.

Menilai politik Indonesia 5 tahun ke depan dengan masih hadirnya dinasti Jokowi di kabinet Prabowo, mungkin Prabowo mengambil siasat untuk menunda purifikasi sesudah Jokowi lengser. Tapi purifikasi seharusnya dilakukan secara total. Di dalamnya masih ada Gibran sebagai elemen toksik dalam politik Indonesia. Sebagai orang awam masih menilai kalau legitimasinya Prabowo masih bermasalah. Kesulitan ekonomi kita sebesar 8400T yang harus dibayar itu pasti akan membebani APBN.

Persahabatan antara warga negara yang dirusak oleh Pak Jokowi selama 10 tahun ke belakang karena sentimen identitas yang tidak diselesaikan di era Jokowi. Justru makin bertambah kecemasan di Indonesia yang makin meningkat kemacetan komunikasi kemajemukan. Ekonomi yang buruk, deflasi yang sudah 5 bulan terus menerus dan fakta kelas menengah turun kelas, fakta ada deindustrialisasi, pangan mencemaskan petani karena pengendalian oligarki masih ada terbaca di dalam kabinet. Kita lihat kepemimpinan baru dalam 100 hari ke depan apakah memberikan tanda Indonesia akan tumbuh dengan cara yang beradab atau justru sebaliknya akan banyak masalah yang akan dipersoalkan dan akan tetap gaduh selama 5 tahun ke depan.

Opini Nancy S Kamal. Wirausaha di Inggris Raya.

Jujur saya tidak terlalu banyak harapan, mengapa? Karena kalau kita melihat harapannya dalam segi apa? Untuk pembaharuan atau kesejahteraan? Karena sudah banyak muncul kesenjangan sosial di Indonesia, dikarenakan menurut saya sudah 10 tahun terakhir ini pemerintah tidak berpihak kepada rakyat namun lebih kepada konglomerasi sehingga kesenjangan antara rakyat miskin dengan yang kaya atau berkemampuan lebih terlalu besar.

Masalah berikutnya adalah 10 tahun belakangan ini kurikulum sekolah sudah sangat berubah, dimana pembelajaran mengenai budi pekerti, ahlak sudah tidak lagi diperkenalkan sehingga menurunnya moralitas pada generasi muda.

Melihat ini saya sedikit pesimis apakah Presiden Prabowo dan wakilnya yang masih merupakan orang-orang dari pemerintahan lama hanya sebagai boneka dengan wakilnya yang menurut saya tidak jelas latar pendidikannya dengan budi pekerti yang buruk, bisa membawa perubahan dengan cepat? Saya cemas bagaimana nanti Wakil Presiden terpilih bisa melaksanakan tugasnya dengan ilmu dan latar belakang yang masih minimum? Negosiasi dengan negara-negara besar seperti Cina, AS, bagaimana? Dan bagi saya ini adalah persoalan besar yang harus dipertimbangkan dan menjadi fokus penting.

Opini Elga Ahmad Prayoga. Pegiat bahasa di Swiss.

Sebagai bagian dari diaspora Indonesia dan terutama bekerja dalam pengajaran bahasa, besar harapan saya agar pemerintah baru dapat mengambil tindakan yang lebih nyata untuk meningkatkan peran bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan identitas bangsa di mata dunia. Misalnya; semua ekspatriat yang tinggal/bekerja di Indonesia diwajibkan menunjukkan kemampuan mereka dalam berbahasa Indonesia pada tingkatan tertentu, tanpa terkecuali. Langkah ini idealnya bisa memperkuat integrasi serta penghormatan terhadap budaya dan bahasa kita.

Opini Dian Akbas. Wirausaha di Turki.

Saya pribadi pesimis dengan Wakil Presiden terpilih namun berharap semoga Presiden Prabowo bisa memilih orang-orang yang tepat dan ahli dibidangnya dalam kabinet kementeriannya.

Saya sangat berharap di pemerintah yang baru ini bisa fokus untuk:

1. Hapus KKN. Para koruptor harus dimiskinkan bukannya malah dapat keringanan hukuman dan wajib mengembalikan uang yang mereka korupsikan.
2. Benahi sistim pendidikan dengan kurikulum yang tepat bagi rakyat Indonesia.
3. Disahkannya undang-undang Dwi Kewarganegaraan.
4. Benahi sistim perpajakan
5. Benahi hukum karena selama ini hukum lebih tumpul ke atas.

Opini Taufik Amin Nur Wijaya. PhD Student University of Delhi di India.

Beberapa hal terlintas seperti sebuah pandangan bahwa pemerintahan yang baru hanya sebatas sambung tangan pemerintah sebelumnya. Sehingga ada kekhawatiran terhadap ekonomi yang menguntungkan kelompok tertentu dan mengabaikan kesejahteraan rakyat kecil menengah, ditambah dengan meningkatnya nilai pajak. Namun di sisi lain, pemerintah yang baru memiliki target ambisius pertumbuhan ekonomi sebesar 8%, dengan prioritas pada swasembada pangan dan energi, serta mengurangi ketergantungan pada import.

Prabowo juga berkomitmen untuk meningkatkan kontribusi sektor manufaktur dan memperkuat daya saing Indonesia di pasar global. Disisi lain dalam hal demokrasi dan politik, terdapat kekhawatiran potensi pengurangan ruang demokrasi dengan diawali munculnya kebijakan- kebijakan yang berpihak pada kepentingan elit tertentu. Ditambah dengan Isu hukum dan HAM, dimana hukum lebih tajam kebawah dan tumpul keatas dengan turunnya kepercayaan publik terhadap pihak-pihak instansi penegak hukum, serta Isu- isu lingkungan hidup seperti persoalan pembukaan lahan- lahan baru untuk investasi menjadi perhatian selanjutnya.

Harapan saya, pemerintahan Indonesia yang baru yaitu sebuah pandangan kritis dari para ahli dari berbagai elemen tentunya menjadi nutrisi pemerintahan yang baru, sehingga tidak terlalu mengedepankan kepentingan politik semata. Terciptanya ruang demokrasi yang terbuka dengan kebijakan- kebijakan yang mengedepankan kepentingan rakyat akan mengikis pandangan akan otoritarianisme. Penegakkan hukum yang berlaku dengan adil, pelindung HAM, dan lebih sensitif terhadap Isu- isu sosial tentang minoritas menjadi harapan masyarakat kecil.

Fokus pada Isu ekonomi dan investasi hendaknya juga diiringi dengan meratanya kesejahteraan masyarakat kecil dan menengah sehingga tidak melebarkan kesenjangan sosial, terutama kelompok ekonomi menengah yang tidak mendapatkan banyak bantuan namun cukup tertekan dengan nilai pajak.

Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang merata dan tersedia lapangan pekerjaan yang menekan angka pengangguran, memiliki dampak untuk menekan angka kriminalitas yang disebabkan dari tingginya angka pengangguran dan ekonomi yang lemah.

Terkait dengan kebijakan luar negeri, pemerintah tetap mengedepankan diplomasi dan kerjasama yang konstruktif. Terutama terkait dengan para diaspora Indonesia di luar negeri, pemerintah hendaknya memperhatikan beberapa aspek penting terhadap para diaspora seperti melibatkan dalam pembangunan baik dalam investasi atau pengetahuan, perlindungan hak-hak termasuk para pekerja migran, membangun konektivitas dan komunikasi, tranformasi pendidikan dan keterampilan untuk peningkatan SDM Indonesia dimasa mendatang dan menyediakan wadah untuk menarik para ahli Indonesia yang di luar negeri, serta menyertakan dalam diplomasi dan promosi budaya Indonesia.

Opini Aulia Kurnia Hakim. Jurnalis dan Mahasiswi S2 di Jerman

Saya melihat pemerintahan yang baru itu cukup optimis meski tidak bisa berharap banyak. Pasalnya, Prabowo Subianto itu adalah sosok pemimpin yang tegas dan pantang menyerah. Meski jujur agak kurang yakin dengan sosok Wapresnya. Tetapi dari pilihan nama calon menteri dan wakil menteri yang beredar, banyak kalangan profesional meski tetep tidak sedikit dari partai.

Melihat segala tantangan ke depan, seharusnya kabinet baru ini diisi orang-orang yang handal dan tepat, sehingga ‘kekurangan’ sang wakil bisa tercover oleh menteri, wakil menteri dan kepala badan yang mumpuni.

Sebagai diaspora, harapannya sederhana, Indonesia menjadi lebih baik. Bagaimana pun juga kami yang di luar negeri tetap mendoakan yang terbaik untuk bangsa.

Kesejahteraan, pendidikan dan kesempatan kerja itu selayaknyq adil dan merata, bukan milik satu golongan atau orang-orang kaya. Pemerintah hadir buat rakyat dan semua mau bekerja keras demi bangsa. Ingat, yang menggaji itu keringat rakyat loh dan semua itu akan ada pertanggungjawabannya.

Opini Bertha Siagian. Penggiat Sosial di Macedonia.

Saya melihat penggemukkan kabinet apakah benar-benar diiperlukan? Saya pribadi melihat hal ini sebagai upaya politik balas budi berbagi kekuasaan. Wakil presiden apakah mampu bekerja? Jangan menjadi wapres proxy.

Bagaimana saya yang harus diperhatikan dan menjadi harapan saya adalah urgensi perbaikan ekonomi, pendidikan, penegakkan hukum yang berkeadilan, kesehatan.

Penguatan KPK, penyehatan BUMN, peninjauan ulang investasi asing, perlindungan perempuan dan anak, pengendalian hutang LN, diplomasi anti penjajahan harus ditingkatkan.

Rezim harus mampu menjadi rezim yang mensejahterahkan rakyat, bukan hanya golongannya. Mampu membuka lapangan kerja baru, perlindungan buruh migrants. Mampu menyelenggarakan pemilu dan pilkada secara jurdil.

Opini Dara Arief. Diaspora Indonesia di Ukraina.

Terhadap pemerintahan baru saya punya harapan dan sekaligus kecemasan. Pada masa akhir pemerintahan Jokowi Widodo, semakin banyak kekecewaan rakyat Indonesian khususnya mengenai demokrasi dan korupsi.

Terhadap pemerintahan baru ada kekuatiran tidak akan banyak membawa perbaikan bagi pembangunan bangsa dan negara atau dengan kata lain serupa saja dengan rezim pemerintahan sebelumnya. Diawali oleh penentuan calon wakil presiden yang cacat hukum bukanlah proses pemilu yang baik. Kemudian juga mengetahui jika banyak anggota kabinet ditentukan bukan berdasar kemampuan tekhnis mereka pada kementerian yang ditangani, namun oleh faktor kedekatan, golongan dan lain-lain.

Saya sangat berharap terhadap pemerintahan baru adanya perbaikan di segala bidang, terutama masalah korupsi yang sudah sangat kronis dan mengakar. Persoalan KKN antara penguasa dan pengusaha, agar dapat dituntaskan secara mendasar, dengan sikap berani dan tegas. Ini harus dilaksanakan jika kita tidak mau negara kita semakin terpuruk dan hancur.

Saya berharap Insyaallah Presiden Prabowo menjadi pemimpin yang baik, bijaksana dan visioner serta kebijakan yang berpihak pada rakyat yang sudah semakin sulit kehidupannya.

Opini Anindita Tantri. Penulis-pengajar di Uni Emirat Arab.

Saya melihat optimisme dan harapan. Dengan kepemimpinan Bapak Prabowo. Saya berharap Indonesia menjadi lebih baik dan maju dalam segala hal dan bidang. Walaupun segala sesuatunya perlu diukur sesuai kemampuan tapi kita harus terus berjalan maju bukan sebaliknya. Yang paling saya harapkan dari bidang ekonomi semoga bisa meningkatkan perekonomian rakyat dan kesejahteraan untuk semua.

Dengan kepemimpinan Bapak Prabowo yang seorang Jenderal semoga Indonesia semakin dikenal di dunia internasional. Terlebih dengan kemampuan bahasa asing beliau yang baik, semoga bisa membangun relasi yang terbaik untuk Indonesia dan negara lainnya. Juga harga diri dan dignity Indonesia semakin dihargai di dunia luar.

Saya juga berharap perekonomian dan kesejahteraan untuk rakyat Indonesia semoga menjadi prioritas Bapak Prabowo dalam kepemimpinan beliau.

Opini Luftiana Wahid. PMI di Hong Kong

Melihat pemerintahan baru sekarang, sejujurnya kecewa, bukan rahasia publik lah karena nepotism di pertontonkan. Ketidak jujuran, ketidakadilan serta banyak mentri second dari kabinet lama/pemerintahan lama di masukkan dalam pemerintahan baru. Padahal di Indonesia ini banyak sekali orang orang cerdas. Sudah qodarullah ya kita sebagai warga negara ya tetap menerimanya.

Harapan buat saya pribadi yang saat ini merantau di Hong Kong jelas ingin pemerintahan memberikan dan membuka lapangan kerja sebanyak banyaknya agar warganya yang merantau tidak takut untuk pulang. Mengingat cari kerjaan di Indonesia susah dan dibatasi dengan umur.

Belajar dari pemerintah Hong Kong usia 65-70 selagi masih mampu bekerja masih ada lowongan kerja. Bagaimana pemerintahan bisa menyiapkan pekerjaan buat para pekerja migrant ketika pulang ke tanah air. Biaya hidup murah, biaya pendidikan murah atau gratis dan layanan kesehatan yang mudah. Karena pekerja migrant yang di Hong Kong semua pasti akan pulang.

Opini Firsty Santi Sivar. Diaspora Indonesia di AS.

Tidak optimis! Dari awal sudah memperlihatkan cacat etika. Hanya melanjutkan olargi kekuasaan.