Mulai 1 Agustus Masker Wajid Digunakan di Tempat Umum Tertutup di Prancis

Pemerintah Prancis menetapkan mulai 1 Agustus 2020 penggunaan masker wajib di seluruh tempat umum tertutup, ketetapan ini dikeluarkan berdasarkan permintaan dari dokter dan perawat.

Emmanuel Macron pada 14 Juli 2020, telah menetapkan 1 Agustus sebagai kewajiban untuk mengenakan masker di tempat-tempat umum tertutup. Permintaan yang dari para im kesehatan ini berdasarkan fakta jika masih banyak masyarakat di Prancis yang berprilaku santai menghadapi pendemi yang telah menelan lebih dari 30.000 jiwa.

Emmanuel Macron juga menyarankan kepada masyarakat di Prancis untuk selalu menggunakan masker sebanyak mungkin ketika berada di luar. Presiden Prancis ini mengungkapkan jika saat ini penggunaan masker masih belum menjadi kesadaran jika tidak diminta atau karena adanya peraturan yang memaksa orang untuk menggunakan. Misalnya, di tranportasi umum, toko-toko yang mewajibakan pemakaian atau tempat lainnya. Jika tidak ada kewajiban maka kesadaran menggunakan masker masih sering diabaikan.

Jika virus tetap aktif, mengapa tidak segera mengenakan masker di tempat umum tertutup? Mengapa menunggu hingga 1 Agustus? Banyak dari masyarakat yang bertanya. Menteri Kesehatan Olivier VĂ©ran menjelaskan dalam siaran pressnya, “Dibutuhkan waktu untuk mengadopsi doktrin baru dan karenanya membuatnya wajib pemakaian masker dalam periode tertentu memungkinkan periode penyesuaian ini”. “Kita juga harus bisa memastikan dari segi logistik, ari mana masker itu berasal? Bagaimana kita memastikan bahwa orang Prancis memilikinya? Kita harus dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dan karena itu memerlukan waktu.”

Di restoran, beberapa pakar menyarankan bahwa aturannya harus tetap sama seperti hari ini, yaitu mengenakan masker harus diwajibkan ketika memasuki dan meninggalkan tempat juga saat interaksi dengan pelayan atau kasir. Denda karena ketidak patuhan juga sebaiknya tetap diterapkan bagi pekerja restoran. Bagaimana dengan pelanggan? Apakah mereka juga bisa dikenakan denda? Hal ini masih terus dibahas dan pemerintah akan berdiskusi dengan para pengusaha restoran bagaimana mereka bisa mengorganisasi antara mereka dengan kliennya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *